Anak rantau mencari ilmu: Perencanaan Dan Kebijakan Pembangunan Pertanian

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Praktek Lapang Perencanaan Dan Kebijakan Pertanian Di Kabupaten Bantaeng.

Nama : Muh Sumardin S

Nim : 105960181214

Kelas : 5-G

Mata Kuliah : Perencanaan Dan Kebijakan Pembangunan Pertanian

Disetujui

Dosen Mata Kuliah

Syatir, SP.,M.SI.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.Wb,

Tidak ada kata lain yang lebih baik diucapkan selain puji dan syukur kehadirat Allah Swt. Tuhan yang maha kuasa yang telah memberikan pertolongan kepada hambanyasehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini.

Begitu pula shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. serta keluarga-Nya dan para sahabat-sahabat-Nya dan orang-orang yang mengikuti beliau. Dalam laporan ini, penulis menghadapi berbagai hambatan dan kesulitan. Namun hal tersebut dapat teratasi berkat kerja keras dan tekad yang bulat serta adanya bantuan dari semua pihak.

Penulis telah berusaha untuk menjadikan makalah ini sebagai sebuah karya yang bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Namun dibalik semua itu, kesempurnaan tiada milik manusia kecuali milik yang Maha Sempurna. Untuk itu, saran dan kritikan yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan menuju kesempurnaan makalah ini.

Penulis menyadari bahwa melangkah untuk mencapai suatu tujuan, hambatan dan rintangan menemani silih berganti. Namun, berkat rahmat dan hidayah-Nya disertai usaha dan do’a serta ikhtiar sehingga semua itu dapat dijalani dengan ikhlas dan tawadhu.

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta salam penuh hormat dengan segenap cinta, Ananda haturkan ibu dosen yang selalu mencurahkan cinta dan kasih sayangnya serta keikhlasan dalam mendidik dan mengiringi do’a restu yang tulus demi tercapainya cita-cita.

Dan juga ucapan terima kasih kepada Sahabat-sahabat seperjuanganku di Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Unismuh Makassar khususnya angkatan 2014 kelas 5.Bterima kasih atas kebersamaan dan kekompakan kita selama ini yang penuh keceriaan dan saling membantu.

Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunanlaporan ini yang tidak sempat disebutkan satu-persatu terima kasih atas bantuannya.

Mengiringi penghargaan dan ucapan terima kasih penulis kepada semua pihak yang turut membantu secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama penyelesaianmakalah ini. Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah swt. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah-Nya. Amin.

Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Wabillahi Taufik Wal-Hidayah,

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Makassar, 13 januari 2017

Penyusun,

HALAMAN PENGESAHAAN………………………………………………. i

KATA PENGANTAR ………………………………………………………. .ii

DAFTAR ISI………………………………………………………………….. iv

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang…………………………………………………………... 1

1.2 rumusan masalah……………………………………………………… 4

1.3 Tujuan…………………………………………………………………... 5

1.4 Manfaat…………………………………………………………………. 5

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Pembangunan Pertanian…………………………………… 6

2.2 Kebijakan Indonesia Dan Jepang………………………………………. 7

2.3 Tanggapan Terhadap Petani Terhadap Program Pemerintahaan…... 17

III. METODE PRAKTEK

3.1 Tempat Dan Waktu………………………………………………………. 19

3.2 Jenis Data…………………………………………………………………. 19

3.3 Pengolahan Data………………………………………………………….. 20

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Umum Lokasi Kabuoaten Bantaeng…………………….. 22

4.1.1 Karakteristik Responden……………………………………………. 22

4.2 Rencana Pusat Layanan Kabupaten Bantaeng…………………………. 26

4.3 Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya……………………………….. 28

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan………………………………………………………………. 34

5.2 Saran……………………………………………………………………… 34

Daftar Pustaka

Lampiran

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam setiap pemerintahan atau negara memiliki beberapa bidang dalam meningkatkan devisa negara, salah satunya adalah bidang pertanian. Negara yang sanagat mengandalkan atau sebagian penduduk bekerja pada bidang pertanian adalah Indonesia.

Untuk meningkatkan devisa atau pendapatan negara pemerintah menyusun beberapa kebijakan. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan harga, kebijakan pemasaran, kebijakan struktural.Namun dalam hal melakukan dan melaksanakan kebijakan tersebut tentu saja ada beberapa kendala yang menghambat.

Kebijakan pertanian adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan umum kebijakan pertanian kita adalah memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, produksi dan efisiensi produksi naik dan akibatnya tingkat penghidupan dan kesejahteraan petani meningkat.Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, pemerintah baik di pusat maupun di daerah mengeluarkan peraturan-peraturan tertentu; ada yang berbentuk Undang-undang, Peraturan-peraturan Pemerintah, Kepres, Kepmen, keputusan Gubernur dan lain-lain.Peraturan ini dapat dibagi menjadi dua kebijakan-kebijakan yang bersifat pengatur (regulating policies) dan pembagian pendapatan yang lebih adil merata (distributive policies).Kebijakan yang bersifat pengaturan misalnya peraturan rayoneering dalam perdagangan/distribusi pupuk sedangkan contoh peraturan yang sifatnya mengatur pembagian pendapatan adalah penentuan harga kopra minimum yang berlaku sejak tahun 1969 di daerah-daerah kopra di Sulawesi.

Persoalan yang selalu tidak mudah diatasi adalah persoalan keadilan. Hampir setiap kebijakan jarang akan disambut dengan baik oleh semua pihak. Selau ada saja pihak yang memperoleh manfaat lebih besar dari pihak lainnya dan bahkan ada yang dirugikan.Itulah sebabnya masalah kebijakan pertanian bukanlah terletak pada banyak sedikitnya campur tangan pemerintah, tetapi pada berhasil tidaknya kebijakan itu mencapai sasarannya dengan sekaligus mencari keadilan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.Oleh karena itu kebijakan pertanian yang lebih baik adalah yang dapat mencapai tujuan nasional untuk menaikkan produksi secara optimal dengan perlakuan yang adil pada pihak-pihak yang bersangkutan itu.

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan koordinasi serta sinergitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Pertanian dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan (2014 – 2018), maka untuk pencapaian Visi Kabupaten Bantaeng, yaitu ““Mewujudkan Bantaeng Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi dibagian selatan Sulawesi Selatan”“ serta Dengan memperhatikan Visi Kabupaten Bantaeng, maka misi pembangunan kabupaten Bantaeng periode 2013 - 2018, yang terkait dengan usaha Pembangunan Pertanian dan Peternakan, adalah sebagai berikut :

1. Memfasilitasi pengembangan kapasitas setiap penduduk Bantaeng agar mampu meningkatkan produktivitas pertanian secara berkesinambungan .

2. Mendorong serta memfasilitasi tumbuh kembangnya kelembagaan masyarakat pada semua bidang kehidupan (agar mampu meningkatkan choice dan voice-nya) dengan memberikan perhatian utama kepada pembangunan perekonomian daerah yang memicu pertumbuhan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

3. Mengembangkan daerah melalui pemanfaatan potensi dan sumberdaya kabupaten sedemikian rupa, sehingga secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan, serta berdampak positif terhadap pengembangan kawasan sekitar.

Maka dalam pencapaian Visi dan Misi tersebut telah ditetapkan Lima Agenda Utama Pembangunan di Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 – 2018 yang akan menjadi itik tumpu dalam pencapaian pembangunan, yaitu :

1. Peningkatan wawasan dan kapasitas manusia

2. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian, kelautan.

3. Peningkatan Jaringan Perdagangan, Industri dan Pariwisata.

4. Memaksimalkan berkembangnya lembaga ekonomi masyarakat secara terpadu.

5. Penguatan kelembagaan pemerintah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Sektor Pertanian dan Peternakan sangat diandalkan sebagai salah satu tumpuan dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat, hal ini disebabkan karena Sektor Pertanian Dan Peternakan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam penyediaan bahan pangan pokok, kesempatan kerja, sumber pendapatan serta memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap PDRB. Selain itu juga menjadi penarik bagi pertumbuhan hulu dan pendorong pertumbuhan industri hilir, yang kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat khususnya dan Kabupaten Bantaeng secara menyeluruh cukup besar.

Sebagai wujud nyata dalam upaya pencapaian sasaran Pembangunan di Kabupaten Bantaeng, maka Dinas Pertanian dan Peternakan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengembang amanah dalam membangun Pertanian menyusun renjana strategis 5 (lima) tahunan dan rencana kerja 1 (satu) tahunan yang merupakan kerangka kerja dan acuan dalam menetapkan sasaran pembangunan pertanian dan peternakan yang tersusun dengan berlandaskan kepada target pencapaian Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

Arahan Pembangunan Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng dilaksanakan dalam upaya peningkatan produksi, produktivitas, pembangunan saran dan parasarana infrastruktur pertanian serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarganya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dalam konsep pembangunan pertanian yang mandiri dan berkelanjutan.

Beberapa faktor pendukung untuk mencapai terwujudnya konsep pembangunan pertanian tersebut diatas antara lain, Kesiapan SDM, tertatanya kelembagaan, berkembangnya Inovasi teknologi tepat guna spesifik lokasi dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai.

Olehnya itu penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2013-2018 ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2013-2018 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul serta dimaksudkan sebagai arah dan pedoman pembangunan Pertanian di Kabupaten Bantaeng, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dan terukur.

Untuk itu peningkatan peran sektor pertanian dan Peternakan dalam pembangunan bidang ekonomi, disamping untuk memberikan kontribusi terhadap penyediaan pangan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk, juga untuk kepentingan peningkatan pendapatan para petani, penyediaan bahan baku industri, peningkatan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja serta menunjang ketahanan pangan nasional, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat memberikan andil terhadap laju pertumbuhan ekonomi, baik di Kabupaten Bantaeng maupun secara nasional.

Dinas Pertanian Dan Peternakan yang mempunyai tugas pokok untuk merumuskan kebijaksanaan operasional dan melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi dan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati dengan fungsi merumuskan kebijaksanaan teknis, pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum pada sub sektor pertanian dan Peternakan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang melatar belanagi proses kebijakan pembangunan pertanian yang ada di kab. Bantaeng ?

2. Bagaimana kebijakan pertanian Indonesia dan jepang ?

3. Bagimana tanggapan terhadap petani terhadap program kab. Bantaeng ?

1.3 Tujuan

1. Untuk pahami latar belakang tentang proses kebijakan pembangunan pertanian yang ada di kab. Bantaeng

2. Untuk memahami kebijakan pertanian Indonesia dan jepang

3. Untuk tahu respon petani tentang yang turun langsung mensosialisikan program pemerintah di kab. bantaeng

1.4 Manfaat

Untuk menambah wawasan baru mengenai program-program yang di rencanakan oleh pemerintah kabupaten bantaeng, baik sector pembangunan kota maupun sector pembangunan desa, dimana yang di lihat bahwa keindahan tatanan perencanaan sangat indah yang membuat serapih mungkin untuk menarik wisatawan datang di kota bantaeng. Dalam bercocok tanam sebuah pertaniannya sangat memuaskan karena posisinya stategimembanguan suatu perencanaan pertanian masa depan. Ada pula suatu perencanaannya dalam sector pertanian berkerjasama pihak ada di jepang membangun hasil pertanian

I II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 kebijakan pembangunan pertanian

Indonesia yang merupakan negara agraris sebagian besar penduduknya yang hidup di pedesaan bermatapencaharian sebagai petani. Pada umumnya mereka memiliki keinginan untuk meningkatkan produksi pertaniannya tetapi karena banyak masalah yang dihadapinya sehingga sulit untuk mencapai apa yang diinginkannya. Masalah sempitnya lahan usahatani di Indonesia umumnya melanda kalangan petani yang menjadi penyebab semakin menjalarnya kemiskinan pada golongan petani kecil.

Indonesia juga merupakan negara pengimpor beras terbesar di dunia.Pada tahun 1986 Indonesia telah mampu menjadi negara yang berswasembada pangan karena telah berhasil dalam penemuan dan pemakaian bibit unggul. Namun demikian, produksi pertanian Indonesia dari tahun ke tahun justru semakin manurun disebabkan oleh beberapa faktor yang disebabkan penurunan ini diantaranya banyaknya terjadi alih fungsi lahan yaitu lahan pertanian yang memiliki potensi produktivitas yang tinggi dialih fungsikan kesektor pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan hidup apalagi dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang mendorong reklamasi pertanian yang baru dengan memanfaatkan lahan pertanian yang telah berkurang maka usaha swasembada pangan akan mengalami kemerosotan.

Program pembangunan pertanian terutama bidang kecukupan dan ketahanan pangan yang telah lama dilaksanakan di Indonesia sampai sekarang masih sangat memprihatinkan.Kondisi pertanian pangan di Indonesia baik secara kuantitas maupun kualitas ternyata belum mampu mencukupi kebutuhan pangan sendiri bahkan akhir-akhir ini kita cenderung semakin tergantung pada impor produk pangan dari luar negeri.Hasil yang diperoleh dari kinerja ekspor produk-produk pertanian juga dinilai belum menggembirakan.Laju peningkatan impor produk-produk pertanian cenderung lebih besar daripada laju peningkatan ekspor sehingga semakin menyulitkan posisi Indonesia dalam era pasar global yang penuh dengan persaingan.

Sektor pertanian berperan penting terhadap perekonomian nasional, sumbangannya terhadap pendapatan devisa negara di luar minyak dan gas bumi serta dalam perekonomian rakyat tidak bisa di abaikan. Sejalan dengan hal ini, kondisi pertanian yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan memiliki pasar yang luas akan mendapat prioritas utama dalam pengembangannya. Dengan demikian, penemuan terhadap kebutuhan pangan, bahan baku industri, peningkatan lapangan kerja, peningkatan kesempatan berusaha dan peningkatan ekspor komoditi pertanian diharapkan dapat terjamin dan berkesinambungan.

Pertanian akan menjadi kekuatan besar jika dikelola dapat secara terpadu dalam satu kesatuan sistem agribisnis. Pembangan system dan usaha agribisnis yang kokok berarti pula membangun pertumbuhan segaligus pemerataan sehingga terjadi keseimbangan antara sector. Ini juga berarti menciptkan meaningful employment yaitu luar sector pertanian, sehingga beban pertanian yang selalu berat menampung tenaga kerja dapat teratasi

2.2 Kebijalan Indonesia Dan Jepang

Indonesia merupakan negara agraris dengan luas lahan yang sangat luas dan keanekaragaman hayati yang sangat beragam.Hal ini sangat memungkinkan menjadikan negara Indonesia sebagai negara agraris terbesar di dunia.Di negara agraris seperti Indonesia, pertanian mempunyai kontribusi paling baik terhadap perekonomian maupun terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Apalagi dengan meningkatnya jumlah penduduk yang berarti kebutuhan akan pangan juga semakin meningkat. Selain itu, ada peran tambahan dari sektor pertanian yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah garis kemakmuran.Sebagian besar penduduknya hidup dari hasil bercocok tanam atau bertani, sehingga pertanian merupakan sektor yang memegang peran terpenting dalam kesejahteraan kehidupan penduduk Indonesia.

Indonesia adalah Negara agraris yang mempunyai keanekaragaman hayati dan sumber daya alam tertinggi, tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gasalam, berbagai jenis logam, air dan tanah inovasi teknologi, kemajuan peradaban dan populasi manusia, serta revolusi telah membawa manusia pada era eksploitasis umber daya alam sehingga persediaannya terus berkurang secara signifikan terutama pada satu abad belakangan ini. Begitu banyak keunggulan Indonesia, namun hal tersebut tidak mejadikan negara ini maju dan besar. Masih banyak kemiskinan pada warganya, disebabkan karena masih banyak warga ataupun pemerintahnya yang belum bisa memanfaatkan kekayaan alam yang di miliki oleh Negara Indonesia itu sendiri. Bukan hanya karena mereka belum bisa memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki oleh Negara Indonesia, tetapi juga disebabkan karena adanya beberapa factor yang meyebabkan menurunnya hasil dari sector pertanian dan juga kurangnya minat para pemudayang menyebabkan berkurangnya penerus petani diIndonesia.

Selain itu sektor pertanian merupakan pilar utama pembangunan perekonomian Indonesia, karena sebagai penyedia angkatan kerja, sumber modal, sumber devisa, dan pasar output bagi sektor non pertanian. Karena, sektor pertanian mempunyai peran penting, maka di bentuk suatu kebijakan pertanian yang bertujuan untuk memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, produksi dan efisiensi produksi naik dan akibatnya tingkat penghidupan dan kesejahteraan petani meningkat.Arah kebijakan pertanian menuju kemuliaan sektor pertanian yang belum menunjukkan hasil yang baik.Kenyataannya, sektor pertanian kini mengalami kemerosotan dan penuh problema mendasar yang tak kunjung teratasi.

Seiring dengan perkembangan pembangunan, peran pertanian mulai menurun setelah prioritas pembangunan beralih ke sektor non pertanian.Masalahmasalah juga mulai muncul dan cukup sulit untuk diatasi, majunya pembangunan mengakibatkan tingkat pendapatan masyarakat juga makin tinggi.Keadaan ini ternyata tidak selalu membawa dampak baik pada usaha pertanian. Kenyataannya kenaikan pendapatan masyarakat yang makin tinggi secara proposionalakan menyebabkan kenaikan pendapatan yang dibelanjakan untuk produk pertanian semakin menurun, ini disebabkan karena sifat produk pertanian yang memiliki elastisitas rendah. Sehingga banyak produk pertanian yang tidak terjual secara baik, serta kenaikan nilai tambah yang sangat kecil. Akibatnya penerimaan petani menjadi rendah dan akhirnya pendapatan petani secara umum juga semakin rendah

Kebijakan tentang murah pangan juga membawa implikasi masalah bagi petani, yakni semakin menurunnya nilai tukar sektor pertanian dibandingkan dengan sektor industri.Contoh untuk padi, harga padi dari tahun ke tahun tidak bisa naik secara signifikan.Tentunya petani sangat berharap harga padi bisa naik jauh lebih tinggi, tetapi hal ini tidak mungkin karena merupakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia dan tetap dipertahankan agar harga beras tidak terlalu mahal.Peningkatan pendapatan petani melalui peningkatan skala usaha juga tidak mungkin dilakukan, karena rata-rata luas garapan petani yang semakin sempit.Dalam kurun waktu 10 tahun saja, satu juta hektar sawah telah beralih fungsi yang mengakibatkan semakin menyempitnya usaha tani.

Adanya perdagangan bebas juga semakin memperburuk kondisi pertanian di Indonesia, karena rata-rata petani Indonesia merupakan petani yang kecil dan lemah sehingga tidak mampu bersaing dengan petani luar negeri. Masalah lain yang dihadapi oleh para petani adalah, sebagai berikut:

a. Produktifitas dan efisiensi pertanian rendah.

b. Transformasi sektor pertanian ke sektor industri belum baik. Sektor industri yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja pertanian, tapi nyatanya masih belum mampu menyerap tenaga kerja secara baik.Bahkan sektor pertanian masih dibebani untuk terus menyerap sektor pertanian padahal sudah tidak mampu, akibatnya banyak terjadi yang namanya pengangguran.

c. Penguasaaan teknologi yang masih rendah sehingga produktifitas dan kualitas produk pertanian rendah. d. Petani masih belum menjadi subjek pembangunan

Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan produktifitas pertanian yang baik dari sisi fisik maupun nilai tambah.

Kebijakan pertanian merupakan cara-cara yang digunakan untuk mengubah lingkungan dalam produksi pertanian yang ada.Secara umum tujuan kebijakan diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih efisiensi dan untuk memperbaiki distirbusi pendapatan. Beberapa kebijakan diarahkan pada kebijakan sektoral, seperti:

a. Kebijakan harga, merupakan kebijakan yang dirancang untuk mempengaruhi tingkat dan stabilitas harga-harga yang diterima oleh petani dan hasil-hasil usaha tani.

b. Kebijakan pemasaran, merupakan kebijakan mengenai pemindahan hasilhasil usaha tani dari petani ke konsumen.

c. Kebijakan input, dirancang untuk mempengaruhi harga dan sistem pembelian input variabel.

d. Kebijakan kredit, untuk perolehan modal kerja.

e. Kebijakan mekanisasi, untuk mengadopsi teknologi mekanis.

f. Kebajikan land reform, mengubah distriusi kepemilikan atau kondisikondisi yang berhubungan dengan tanah.

g. Kebijakan penelitian, penyebaran tekologi baru dan peningkatan produktivitas.

h. Kebijakan pengairan, perolehan air sebagai sumber daya dalam usaha tani.

Tujuan kebijakan meliputi pertimbangan stabilitas politik dan sosial, integrasi ekonomi nasional, peningkatan keamanan pangan, peningkatan penerimaan ekspor, pencegahan kekurangan gizi, pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, dan lain sebagainya.Jangkaunya itu bisa lokal, provinsi ataupun nasioanal.Penerapan kebijakan menyesuaikan dengan kendala yang muncul disektor pertanian.Misalnya harga tidak stabil, maka kebijakan yang diterapkan adalah stabilisasi harga hasil usaha tani.Kendala kekurangan air maka kebijakan yang diterapkan berhubungan dengan perairan. Apabila terjadi serangan hama maka yang diterapkan kebijakan tentang penelitian pemberantasan hama dan seterusnya

Akan tetapi, arah kebijakan pertanian untuk memajukan sektor pertanian tidak akan berarti apa-apa selama infrastruktur pendukungnya masih buruk. Buruknya infrastruktur, misalnya transportasi angkutan dan kondisi jalan (memerlukan biaya mahal dan waktu lama) berdampak pada kendala dalam struktur distribusi yang secara langsung akan berpengaruh terhadap biaya produksi yang ditanggung petani dan yang harus dibayarkan oleh konsumen. Belum lagi jika terjadi hambatan pada angkutan hasil pertanian, resiko produk rusak dan busuk selama perjalanan akan menyebabkan kerugian tersendiri. Dengan diurainya

sedikit dari permasalahan sektor pertanian, harusnya ada alternatif kebijakan yang total mendukung sektor pertanian. Pemertintah mesti bercermin pada krisis ekonomi dimasa lalu dimana Indonesia mampu bertahan karena ditopang sistem produksi pangan lokal yang mampu mencukupi kebutuhan pangan nasional.Demi memacu pertumbuhan ekonomi tinggi tidak seharusnya pemerintah mengorbankan kedaulatan negara dan rakyatnya atas pangan.Perlu dilakukan penguatan pertanian pangan berbasis rakyat, bukan menyerahkan sepenuhnya pada pengusaha besar yang berorientasi profit semata.

Salah satu syarat penting pembangunan pertanian adalah tersedianya sarana pendukung, seperti jalan, pasar, sebagai tujuan dan lahan pengolahan komoditi pasca panen, perkreditan, maupun pemerintah daerah dalam memerhatikan potensi pertanian wilayahnya, sehingga minimal kebutuhan daerah dapat terpenuhi dan dapat dikendalikan. Selanjutnya diperlukan kegiatan pemerintah untuk mengatur distribusi hasil pertanian antar daerah dan waktu sehingga diantara harga yang dibayarkan konsumen dan harga yang diterima oleh petani terdapat keseimbangan dan menjadi efisien. Pemasaran yang tidak efisien menyebabkan bagian petani menjadi kecil, yang pada gilirannya tidak akan mendukung peningkatan produksi lebih lanjut.

Pada intinya, segala peraturan baik Peraturan-Peraturan Pemerintah, Kepres, Kepmen, Keputusan Gubernur, dan lain-lain harus mampu menunjukkan sikap bijaksana pemerintah dalam kehidupan pertanian yang memajukan sektor pertanian, mengusahakan agar petani menjadi lebih produktif. Meningkatkan taraf hidup petani, dan memeratakan kesejahteraan mereka.Apabila terlalu sulit untuk mengembalikan kejayaan masa lampau untuk swamsembada pangan, setidaknya kondisi petani pelan-pelan harus diperbaiki. Jangan sampai kebijakan pertanian yang bertujuan mulia justru bertolak arah dan membahayakan masa depan petani. Dan apabila ingin mengangkat kesejahteraan petani maka seluruh kebijakan hendaknya diarahkan untuk peningkatan produktifitas pertanian baik fisik maupun nilai tambahnya.

Dibandingkan dengan Jepang, Indonesia sendiri merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan manusia. Lahan pertanian di Jepang itu sendiri berkisar 25%.Akan tetapi dengan jumlah yang kecil tersebut mampu memberikan kontribusi besar pada perekonomian Jepang.Indonesia sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dapat belajar dari dari keberhasilan pertanian Jepang.Meskipun begitu, pertanian bukanlah sektor andalan bagi negara Jepang. Sumbangsih sektor pertanian terhadap Gross Domestic Product (GDP) hanya 1,5%, akan tetapi pemerintah Jepang tidak meninggalkan sektor pertaniannya.

Jepang adalah salah satu negara berpenduduk terpadat di dunia. Untuk menjamin ketersediaan pangan bagi rakyatnya, pemerintah Jepang mengalokasikan APBN sebesar 3,7% dan memberikan subsidi hingga 770% untuk sektor pertanian.12 Besarnya subsidi yang diberikan pemerintah Jepang kepada petani mengundang protes dari kaum industrialis di Jepang, karena mereka merasa pemerintah tidak adil memberikan subsidi dalam jumlah besar terhadap sektor yang memberikan sumbangsih tergolong kecil. Oleh karena itu, muncul suatu movement di Jepang yang menyerukan “berhenti menanam” karena pertanian dianggap menghamburkan uang negara. Maka pemerintah Jepang membuat beberapa kebijakan, seperti:

a. Konsolidasi lahan

Salah satu kebijakan Jepang dalam pembangunan pertaniannya adalah konsolidasi atau penyatuan lahan.Dimana lahan-lahan yang kecil yang terpecah-pecah disatukan sehingga lebih efektif.Dampaknya adalah setiap kepala keluarga memiliki lahan cukup luas untuk usaha taninya, yaitu 10-30 ha/KK dan berada di dekat jalan raya.Denga luas kepemilikan lahan yang besar dan terpusat mengakibatkan meningkatnya produktivitas.Apalagi Jepang memiliki 4 musim yang dimana waktu tanam hanya dapat dilakukan satu musim.

Hal ini sebenarnya juga diterapkan di Indonesia. Dimana di Indonesia banyak sekali petani-petani yang memiliki luas lahan yang kurang dari 0,5 ha dan banyak juga petani yang memiliki lahan terpencarpencar. Jika pemerintah Indonesia melakukan konsolidasi lahan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Jepang, maka tidak menutup kemungkinan produktivitas negara Indonesia juga akan meningkat dan para petani akan lebih sejahtera jika memiliki luas lahan yang lebih luas.

b. Sistem koperasi

Di Jepang mempunyai kelompok petani yang berbasis koperasi yang dinamakan Japan Agriculture Cooperative (JA Cooperative).JA Cooperative ini dimiliki oleh seluruh wilayah di Jepang yang keanggotaannya merupakan para petani. Tugas dari JA Cooperative itu sendiri adalah:

- Memberikan nasehat dalam mengelola usaha tani, penguasaan teknologi, dan penyebaran informasi pertanian

- Mengumpulkan, mengangkut, dan mendistribusikan serta menjual produk pertanian

- Penyediaan sarana produksi

- Mengatur pengolahan produk pertanian dan penyimpanan produk

- Sebagai bank

- Sebagai badan asuransi, dan

- Menyediakan sarana pelayanan kesehatan masyarakat khususnya petani

Namun di Indonesia sekarang ini, peran koperasi semakin terabaikan. Padahal koperasi akan sangat membantu petani dalam usaha taninya baik dalam hal pemasaran, pengolahan, pembiayaan atau pemodalan, dan sebagainya. Perlu adanya campur tangan dari pemerintah baik daerah maupun pusat untuk mengembangkan kembali peran koperasi di setiap desa-desa sentra produksi pertanian.

c. Jaringan usaha

yang kuat JA Cooperative memiliki jaringan kerja sama yang sangat besar dengan pasar lokal khususnya supermarket, pasar internasional, dan pemerintah. Selain itu JA Cooperative juga memiliki berbagai fasilitas pertanian yang tersebar di seluruh Jepang seperti Packaging center, Processing center, Pasar penjualan langsung (direct sale market), supermarket, Gudang, Penggilingan beras, fasilitas pembuat pupuk organik, dan lain-lain.

d. Distribusi yang terjamin

JA Cooperative memberikan jaminan kepada petani bahwa produknya akan terjual habis dengan harga di atas rata-rata. Terdapat tiga alternatif distribusi dan pemasaran produk yang ditawarkan oleh JA Cooperative untuk para produser (petani), yaitu:

- Produk dibeli langsung oleh JA Cooperative dengan harga di atas harga pasar (khususnya produk tertentu yang dianggap vital)

- Petani dapat mendistribusikan sendiri namun melalui petunjuk (advise) dari JA Cooperative.

- Petani dapat menitipkan produk mereka kepada JA Cooperative untuk dijualkan oleh JA Cooperative.

Hal diatas menyangkut sistem tata niaga produk para petani.Jadi ada saluran distribusi yang menguntungkan petani disana.Beda halnya dengan di Indonesai, sistem tata niaga lebih sering merugikan petani.Yang banyak mendapat keuntungan itu adalah pedagang.Jika pedagang yang membeli produk hasil petani, maka tentu saja pedagang ingin harganya itu murah.Bedadenga JA Cooperative yang berani membeli dengan harga diatas harga pasar.

e. Fungsi Perbankan

JA cooperative ini juga berfungsi sebagai Bank. Ketika JA Cooperative membeli hasil produksi petani, maka uang pembayarannya akan langsung masuk ke rekening petani yang ada di JA Cooperative. Selain itu, JA Cooperative juga memberikan pinjaman modal bagi para petani yang ingin mengembangkan usahanya.Tentu saja dengan syaratsyarat yang tidak membebankan petani.

Koperasi di Indonesia juga memberikan pinjaman modal kepada petani. Namun terkadang, para petani lebih suka meminjam modal dari para rentenir yang tentu saja akan sangat merugikan petani. Jadi sangat diperlukan peran koperasi di sini.

f. Fungsi Jasa

JA Cooperative juga memberikan pelayanan penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian (termasuk peralatan mesin pertanian), memberikan asuransi produk pertanian, dan pelayanan kesehatan bagi petani.Yang tentu saja sangat membantu petani dalam mengembangkan usaha taninya. Koperasi juga memiliki peran yang sama dengan JA Cooperative.

g. Subsidi Harga

dari Pemerintah Di Jepang tentu saja ada produk pertanian impor yang harganya lebih murah daripada produk lokal. Tapi, pemerintah Jepang memiliki kebijakan untuk melindungi produk lokal dengan memberikan subsidi.Pemerintah memberikan subsidi 50% kepada JA Cooperative. Sehingga JA Cooperative dapat membeli produk dengan harga diatas harga pasar dan menjualnya dengan harga yang sama dengan harga pasar. Dengan cara ini petani akan terlindungi dan produk mereka tetap dibeli oleh masyarakat.

Di Indonesia, pemerintah juga memberikan subsidi terhadap produk lokal agar dapat bersaing dengan produk impor hanya saja terkadang banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Permasalahan di Indonesia ini sangat komplit, mental manusianya juga yang perlu diperbaiki.

h. Kebijakan Prioritas

pada produk lokal Pemerintah dan JA Coperative mengeluarkan kebijakan agar pasar lokal memprioritaskan produk lokal. Dimana pemerintah menyediakan outlet di supermarket khusus untuk direct sale agar petani dapat menjual produk langsung kepada konsumen. Sedangkan, di Indonesia malah justru produk-produk impor yang memiliki tempat khusus di supermarketsupermarket. Dan kesadaran masyarakat kita yang masih rendah terhadap kesadaran akan produk lokal.

i. Sistem Manajemen

yang baik Hal sekecil apapun diperhatikan dan dipertimbangkan oleh pihak JA Cooperative untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan mereka demi memakmurkan petani dan masyarakat Jepang. Di sisi lain, Pemerintah Jepang memahami benar bahwa meskipun sudah menjadi negara industri maju, namun memandang pertanian sebagai salah satu penentu kemakmuran Jepang. Inilah yang tidak dimiliki oleh Indonesia, manajemen yang baik dan kesadaran yang tidak dimiliki pemerintah bahwa sektor pertanian itu merupakan sektor yang sangat urgent yang dimiliki Indonesia. Dari segi penyumbang devisa, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi petanian menyumbangkan peran yang tidak sedikit.

j. Pertanian Organik, Agrowisata (Green Tourism), Konservasi Lingkungan

Pertanian organik bertujuan untuk menghasilkan produk pertanian yang aman, berkualitas dan sehat bagi konsumsi.Pemerintah juga mengarahkan pembangunan pertanian tidak hanya untuk penyediaan pangan saja, melainkan sekaligus dapat menjadi objek wisata. Tidak heran bila sebagian besar kawasan pertanian di Jepang sangat menarik dan indah karena mereka sangat memperhatikan surface (penampilan) di setiap lahan pertanian yang ada. Konsep pembangunan pertanian lainnya adalah pembangunan pertanian yang tetap menjaga kelestarian lingkungan.Konsep ini sangat erat kaitannya dengan pertanian organik.Kombinasi kedua konsep ini menyebabkan pertanian di Jepang lebih berkesinambungan (Sustainable Agriculture).

Pada titik ini, sebenarnya Jepang bukan merupakan negara yang pas sebagai contoh dalam hal perlindungan dan pemberdayaan bagi petani. Namun kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Jepang selama ini masih tetap menarik untuk dipelajari lebih jauh, karena petani di Jepang masih menjadi petani yang paling makmur dan berdaya di dunia, meskipun lahan pertanian di Jepang cuman 25%.

2.3 Tanggapan Terhadap Petani Terhadap Program pemerintah

Petani merasa puas atas program yang di buat oleh pemerintah karena saran dan prasarana, pembautantaman bunga sudah baik dan lain lainnya. Seperti yang dibuat seperti jalan yang bisa masukkendara langsungperkebuanan petani. Selain untuk memudakan bahwa untuk bisa mengambil hasilpertanian yang di pasarkan untuk di angkut langsung di perkebunan dan tidak lagi mengambil banyak tenaga untuk menangkut hasil panen terlalu jauh karena dengan adanya jalan masuk perkebunan untuk memudahkan mengambil hasil panen.

Selain sarana prasarana dan program lainya, ada juga terkendala terjadi yaitu dimana suatu perencanaan sudah di buat dan di sampaikan langsung oleh petani untuk program yang di buat oleh pemerintah yang sampaikan oleh penyuluh ke pada petani tidak sesuai dengan harapan yang di sampaikan oleh penyuluh kepada petani yang di berikan suatu bantuan seperti bibit, alat pertanian dan lain lain, tetapi dengan kendalanya hampir ada 2 tahun bantuan itu tidak sampai ke tangan petani, malah petani beranggapan bahwa lebih baik istrihat dirumah dari pada ikut kelompok tani dengan system seperti itu.

Pemerintah setempat jangan berjanji jika tidak menetapati janji karena masyarakat ikut kecewa dan berharap bantuan untuk datang ke tangan mereka, jangan berikan janji palsu, dengan hampir 2 tahun bantuan belom datang untuk petani nikmati bantuan tersebut.

III. METODE PRAKTEK

3.1 Tempat Dan Waktu

Praktek lapang dilaksanakan di Dusun Loka Desa Bontomarannu kecamatan Ulu ere kabupaten Bantaeng dengan alasan daerah ini mempunyai daerah perkebuan yang cukup luas, cuacanya cukup dingin sehingga sangat subur ketika ditanami dengan berbagai tanaman seperti sayur-sayuran dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Praktek Lapang dilakukan mulai tanggal 26-27 November 2016.

3.2 Jenis Data

Adapun jenis data yang harus di lakukan yaitu sebagai berikut :

Ø Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, laporan praktek yang harus disusun membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan lokasi praktek.

Ø Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Dimana lokasi praktek turun langsung memperoleh data dari sumber asli tidak melalui perantara untuk mengambil data primer baik individual atau kelompok untuk tatap langsung ke responden

3.3 Pengolahan Data

Pengolahan data atau data processing merupakan manipulasi data ke bentuk yang lebih informative atau merupa informasi. Adapun pengolahan data di lakukan tempat praktek di kabupaten bantaeng sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi biasa, yaitu merupakan pengamatan secara langsung menggunakan indra penglihatan dimana hasil praktek tidak ikut ambil bagian secara langsung dalam situasi yang ditemapt praktek. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi berkenaan dengan perkembangan petani pada lahan pertaniannya.

2. Wawancara

Teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan cara berdialog langsung dengan informan untuk memperoleh keterangan tentang permasalahan yang di tempat praktek dengan menggunakan pedoman wawancara atau daftar pertanyaan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengupulkan data-data, dokumen-dokumen tertulis ataupun hasil gambar. Dokumentasi ini digunakan dalam upaya melengkapi data-data yang telah diperoleh berupa gambaran di tempat praktek dan dokumen-dokumen kab. Bantaeng sekitarnya.

4. diskusi

diskusi adalah salah satu bentuk kegiatan wicara dengan pertukuran pikiran, gagasan, yang terdiri dari dua orang atau lebih secara lisan untuk mencari kesepatakatan atau kesepahaman gagasan atau pendapat. Diskusi di lakukan disuatu tempat ruang yang di hadiri beberapa mahasiswa dan dosen yang berdiskusi dengan wakil bupati bantaeng tentang kebijakan dan pembangunan ada di kabupaten bantaeng

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Umum Lokasi kabupaten bantaeng

Kabupaten Bantaeng terletak dibagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak kira-kira 120 km dari Kota Makassar ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis Kabupaten Bantaeng terletak pada 05-º21’15” LS sampai 05º34’3” LS dan 119º51’07” BT sampai 120º51’07”BT. Membentang antara Laut Flores dan Gunung Lompo Battang, dengan ketinggian dari permukaan laut 0 sampai ketinggian lebih dari 100 m dengan panjang pantai 21,5 km. Secara umum luas wilayah Kabupaten Bantaeng adalah 395,83 km2.

Kabupaten Bantaeng mempunyai batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pegunungan Lompo Battang Kabupaten Gowa dan Kabupaten Sinjai.

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto

4.1.1 Karakteristik Responden

a. Umur

Umur akan mempengaruhi kemampuan fisik manusia yang berhubungan dengan kekuatan dalam melakukan suatu pekerjaan maupun dalam meningkatkan usahataninya dengan menggunakan akal pikir untuk melakukan perubahan pada usahataninya.Umur Responden di Dusun Loka Desa Bontomarannu kecamatan Ulu ere kabupaten Bantaeng dapat dilihat sebagai berikut:

Table 1. data analisis tentang umur responden dari dusun loka

No	Uraian	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	18-28	1	50 %
2	29-64	1	50 %
	Jumlah	2 Orang	100 %